PENDAHULUAN

Dengan hormat,
Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekuensi perubahan yang mendasar terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021.
Dalam penyusunan RKPD 2021 dan APBD 2021 pun, sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah Daerah harus mulai melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu SIPD atau aplikasi milik daerah yang telah terintegrasi dengan SIPD.

Pendahuluan

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 70/2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ, tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, antara lain:

• Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses peryusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan
• APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
• Menetapkan bahwa platform digunakan adalah SIPD yang diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: https://sipd.kemendagri.go.id

Sasaran Peserta

• Sekretariat Daerah
• BAPPEDA
• BPKAD
• Inspektorat Daerah
• Kepala Organisasi Perangkat Daerah
• Kecamatan

Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui Telepon/WA:

Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 16 – 17 Maret 2021
Tempat : Webinar (Zoom Meeting)

MATERI